topmetro.news, Jakarta – Menjelang dua tahun kepemimpinan Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution bersama Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution pada Maret 2027, sejumlah persoalan pembangunan daerah menjadi sorotan mahasiswa asal Mandailing Natal di Jakarta.
Sorotan tersebut disampaikan Himpunan Mahasiswa Mandailing Natal (HM Madina) Jakarta bersama sejumlah organisasi mahasiswa Sumatera Utara melalui kegiatan Mimbar Bebas, Sabtu (31/10/2026), di Pelataran FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kegiatan bertema “Menjelang Dua Tahun Kepemimpinan Pemerintah di Wilayah Sumatera Utara” itu turut melibatkan Komunitas Mahasiswa Sumatera Utara (KMSU) Jakarta, HIMA Palas, dan HIMLAB Raya Jakarta.
Ketua Umum HM Madina Jakarta, Rabiatul Adawiyah, dalam orasinya menegaskan bahwa persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), kerusakan lingkungan, infrastruktur jalan, dan ketimpangan pendidikan masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
“Mandailing Natal bukan hanya membutuhkan janji pembangunan, tetapi juga tindakan nyata. Persoalan pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan, jalan yang rusak, hingga ketimpangan pendidikan merupakan persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat dan tidak boleh terus dibiarkan,” tegas Rabiatul.
Dalam persoalan PETI, mahasiswa menyoroti keberlanjutan penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Sebelumnya, Pemkab Madina menerbitkan surat penghentian aktivitas PETI Nomor 660/0698/DLH/2025 pada 17 April 2025. Kemudian, pemerintah membentuk Satgas Penanganan PETI melalui Keputusan Bupati Nomor 188.45/0655/K/2026 tertanggal 23 Juni 2026. Pada September 2026, Satgas juga melakukan penyisiran di kawasan DAS Batang Gadis, Kecamatan Kotanopan, dengan menyita tiga unit mesin dompeng dan memusnahkan sejumlah peralatan penambangan.
Meski sejumlah langkah telah dilakukan, HM Madina Jakarta meminta pemerintah menjelaskan perkembangan penindakan, cakupan lokasi yang telah ditertibkan, serta keberlanjutan pengawasan dan pemulihan lingkungan. Mahasiswa juga menilai penanganan PETI harus memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan. Penertiban perlu disertai alternatif mata pencaharian agar masyarakat tidak kehilangan sumber penghasilan tanpa solusi.
Selain PETI, persoalan infrastruktur jalan turut menjadi perhatian. Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026, tingkat kemantapan jalan kabupaten pada 2024 tercatat 61,39 persen, dengan target 62 persen pada 2026. Angka tersebut merupakan target perencanaan, sehingga mahasiswa mendorong pemerintah membuka data realisasi pembangunan, panjang jalan yang telah diperbaiki, serta pemerataan pembangunan hingga wilayah pedesaan dan terpencil.
Pada sektor pendidikan, dokumen RKPD 2026 mencatat rata-rata lama sekolah penduduk Madina pada 2024 mencapai 9,11 tahun, meningkat dari 8,84 tahun pada 2023. Sementara itu, partisipasi pendidikan dasar usia 7–15 tahun tercatat 98,46 persen. Kendati terdapat perkembangan indikator tersebut, pemerataan fasilitas sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, dan akses pendidikan di wilayah terpencil tetap menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti.
Di sisi lain, data BPS menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Mandailing Natal pada 2025 mencapai 74,26, meningkat dari 73,44 pada 2024. Persentase penduduk miskin juga turun dari 8,69 persen pada Maret 2024 menjadi 7,91 persen pada Maret 2025. Capaian tersebut menjadi bagian penting dalam melihat perkembangan pembangunan daerah, meskipun pemerataan hasil pembangunan di seluruh kecamatan masih memerlukan perhatian.
Aspirasi mahasiswa turut disampaikan melalui pembacaan puisi berjudul “Mandailing, di Bawah Matahari yang Sama” oleh Melati Media Syaputri Syukri. Puisi tersebut menggambarkan keresahan terhadap kerusakan lingkungan, keselamatan masyarakat, kondisi infrastruktur, serta kesenjangan akses pendidikan. Melalui Mimbar Bebas ini, HM Madina Jakarta menyampaikan tuntutan agar pemerintah memperkuat penanganan PETI, memulihkan lingkungan terdampak, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
Menjelang dua tahun kepemimpinan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution pada Maret 2027, mahasiswa berharap pemerintah daerah membuka ruang evaluasi secara transparan kepada masyarakat. Mereka meminta agar setiap kebijakan dan program pembangunan tidak hanya diukur melalui angka dan dokumen perencanaan, tetapi juga melalui hasil nyata yang dirasakan masyarakat hingga pelosok Mandailing Natal.
“Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak dari persoalan yang tidak kunjung diselesaikan. Kami ingin pemerintah hadir melalui kebijakan dan tindakan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” demikian pernyataan Rabiatul Adawiyah.
Penulis | Jeffry Barata Lubis
